Jangan Jadi Pejabat Suka-Suka


Adakah yang mau jadi pejabat? Banyak donk, liat saja ketika Pilpres, Pileg dan Pilkada, orang rebutan ingin jadi pejabat. Tetapi setelah terpilih malah mengecewakan konstituennya dengan membuat kebijakan yang mengecewakan publik.

Setahu saya,  pejabat (pemerintah) memiliki tidak konsekuensim hukum dalam kebijakannya, misalnya jika seseorang membangun banyak infrastruktur megah dan mahal, misal bandara, ternyata bandara tersebut sepi, bahkan hanya untuk landasan burung burung, apakah orang tersebut bisa dituntut ke pengadilan karena tidak prudent dalam mengelola anggaran negara? Tentu tidak bisa, padahal triliuan uang pajak dari publik sudah dihabiskan.

Oleh karena itu, kita manusia punya 2 kuping dan 1 mulut itu gunanya agar lebih banyak mendengar daripada berbicara. Terlepas dari benar salahnya suatu kebijakan, tetapi alangkah baiknya jika pengambil kebijakan mengikuti aturan, mendengarkan rekomendasi dari para ahli dan stakeholder. Misal, PLN rugi 3 milyar sehari karena pulau reklamasi di Teluk Jakarta.
Jauh sebelum hiruk pikuk politik 2014, PLN saja dan KKP menolak reklamasi kok. Tetapi anehnya gara gara pemilu 2014, ini jadi komoditas yang mempertajam gap sosial politik, paling tidak itu yang saya baca di media massa dan sosial media. 

Apapun jabatannya, jabatan adalah amanah, terlebih lagi jika domainnya adalah menyangkut masyarakat umum dan menggunakan dana publik yang besar.

0 Response to "Jangan Jadi Pejabat Suka-Suka"

Post a Comment

Mohon isi komentar HANYA terkait dengan artikel yang di bahas di halaman ini. Di larang memberikan link aktif (kami akan menghapusnya dan melaporkan sebagai spam jika anda melanggar)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel